Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Pidie

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Pidie terhadap istri yang menjadi korban KDRT serta untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses perlindungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pidie serta studi dokumen terkait kasus KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pidie telah melaksanakan perlindungan hukum melalui upaya preventif, pemberian perlindungan sementara,serta pendampingan dalam proses penyidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun, efektivitas perlindungan masih terkendala oleh faktor budaya patriarki yang kuat, keengganan korban untuk melapor karena menganggap KDRT sebagai aib keluarga, serta keterbatasan sarana rumah aman (shelter) di wilayah tersebut. Disarankan agar Polres Pidie meningkatkan sosialisasi hukum secara masif dan memperkuat sinergi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi pemulihan psikologis korban.