IMPLEMENTASI PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG DALAM QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG GAMPONG (STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAJAYA)

Abstrak

ABSTRAK

Keberadaan Gampong atau desa secara yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa    merupakan    kesatuan    masyarakat   Hukum yang memiliki batasan wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan  hak  tradisional    yang    diakui    dan dihormati    dalam   sistem    pemerintahan    Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI). Perangkat desa yang telah diangkat langsung dan ditetapkan oleh Kepala Desa (Keuchik), akan memperoleh penghasilan tetap tiap bulannya, yang bersumber langsung dari dana perimbangan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota,   yang menerima tunjangan   yang bersumber  dari  Anggaran   Pendapatan dan  Belanja  desa,  dan  memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Penelitian ini mengunakan Dalam melakukan penelitian ini penulis mengunakan penelitian lapangan (field research), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa  wawancara,  serta  penelitian  kepustakaan  (library  research),  karena  data  yang diperoleh bersumber dari artikel, jurnal, penelitian ahli hukum, skripsi mahasiswa/I hukum serta segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pengangkatan perangkat  gampong di  kecamatan  Indrajaya kabupaten Pidie    yaitu ditunjuk   langsung   oleh   kepala   desa   dan dimusyawarahkan yang dapat dipercaya dan dianggap mampu mengatasi permasalahan adat yang ada di masyarakat lalu setelah ditunjuknya perangkat gampong, Keuchik gampong mengadakan rapat di setiap dusun untuk memusyawarahkan  calon  perangkat  dan  meminta  persetujuan masyarakat agar ditetapkan menjadi perangkat gampong, setelah itu calon perangkat gampong diusulkan dan di sk kan ke kecamatan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Gampong  tentang Gampong   di kecamatan  Indrajaya. Yang   dijadikan   landasan   hukum   di   Kecamatan Indrajaya kabupaten Pidie terdapat beberapa desa yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengangkatan perangkat gampong yaitu sebanyak 20% perangkat gampong di kecamatan tersebut tidak memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Gampong, sehingga dalam implementasi di kecamatan ini tidak bisa dilakukan karena kurangnya pendidikan masyarakat setempat. Adapun saran kepada penanggung jawab atau Keuchik gampong hendaknya melakukan kaderisasi sejak awal untuk mempersiapkan perangkat gampong yang professional dan berintegritas tinggi sehingga mampu  ditempatkan pada setiap jabatan-jabatan penting termasuk dalam hal pengangkatan. Pemerintah  selaku  penanggung  jawab  atas  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  sebaiknya melihat kondisi dan situasi suatu daerah terutama   daerah-daerah   terpencil   guna   untuk terimplementasinya suatu kebijakan berjalan dengan baik.

.

Kata Kunci : Implementasi, Pengangkatan Perangkat, Gampong