PERAN BADAN KEHORMATAN DPRK PIDIE DALAM MENJAGA PERILAKU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

Abstrak

ABSTRAK

Pada pasal 123 dan 124 ayat (1), pasal 234 ayat (1) huruf f, pasal 245 ayat (1), pasal 302 ayat (1) huruf f, dan pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakialan Rakyat Daerah bahwa pasal-pasal tersebut berisikan aturan penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan dasar perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bunyi atau Isi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagai berikut : “Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap”. Pasal 124 ayat (1) sebagai berikut: “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”.

Penelitian dan pengkajian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Kehormatan DPRK Pidie dalam menjaga prilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie. Untuk Mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Kehormatan DPRK terkait dengan peranannya dalam menjaga perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie. Untuk mengetahui bagaimana upaya badan Kehormatan DPRK dalam melakukan peran menjaga perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literasi kepustakaan,juga melakukan penelitian dilapangan. Dengan kata lain, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap maka analisa data dilakukan dengan pendekatan kualilatif yaitu analisis isi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama, bagaimana peran badan kehormatan DPRK Pidie dalam menjaga prilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, keduaterkait hambatan yang dihadapioleh Badan Kehormatan DPRK terkait dengan peranannya dalam menjaga perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, serta upaya Badan Kehormatan DPRK dalam melakukan peran menjaga perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Disarankan dilakukan penguatan kelembagaan Badan Kehormatan melalui peningkatan kapasitas anggotanya, baik dalam hal pemahaman hukum, etika pemerintahan, maupun manajemen konflik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran etik harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi kesan tebang pilih atau intervensi politik, penting bagi DPRK Pidie untuk terus menyosialisasikan kode etik kepada seluruh anggota dewan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif. Serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi perilaku anggota dewan perlu difasilitasi secara terbuka melalui mekanisme pengaduan yang responsif dan terjamin kerahasiaannya.

Kata Kunci: Badan Kehormatan, Dewan Perwakilan Rakyat, Kabupaten Pidie.