Analisis Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie

Abstrak

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan tanah yang diakui secara hukum memberikan jaminan kepastian hak bagi pemiliknya. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah Program Strategis Nasional untuk membangun data pertanahan berbasis spasial dengan melakukan pempercepatan penyelesaian kegiatan pengukuran dan pemetaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie, apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie, dan bagaimana upaya Kantor Pertanahan Pidie mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sumber data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie secara umum telah mengikuti kerangka hukum yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hambatan utama berasal dari aspek administratif, kurangnya pemahaman masyarakat, hingga konflik agraria yang belum tuntas yang menyebabkan tertundanya penerbitan sertifikat serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengatasi hambatan yang timbul selama pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menjalankan fungsi pelayanan pertanahan yang adil, transparan, dan efisien. Disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa lebih aktif memfasilitasi penyelesaian sengketa batas tanah sebelum kegiatan pengukuran dilakukan.

Land is one of the basic human needs that has an important function in social, economic, and cultural life. The existence of land that is legally recognized provides a guarantee of certainty of rights for its owners. Through the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3), it is emphasized that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. Complete Systematic Land Registration is a National Strategic Program to build spatial-based land data by accelerating the completion of measurement and mapping activities. This study aims to determine how PTSL is implemented in Pidie Regency, what obstacles are faced in implementing PTSL in Pidie Regency, and how the Pidie Land Office overcomes obstacles in implementing PTSL in Pidie Regency. The research method used is legal-empirical research. Legal-empirical research is conducted to analyze applicable laws and regulations. With primary and secondary data sources, namely data obtained directly from the field through interviews with relevant informants and data obtained from literature studies. The results of the study indicate that the implementation of Complete Systematic Land Registration in Pidie Regency has generally followed the legal framework stipulated in Article 6 of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. This program makes it easier for the community to obtain land title certificates. The main obstacles come from administrative aspects, lack of public understanding, to unresolved agrarian conflicts that have caused delays in the issuance of certificates and decreased public trust in the program. The Pidie Regency Land Office has made various efforts to overcome the obstacles that arise during the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program in carrying out fair, transparent, and efficient land service functions. It is recommended that the Pidie Regency Land Office continue to improve coordination with the village government and the community. The village government is more active in facilitating the resolution of land boundary disputes before measurement activities are carried out.