Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Ruang Publik

Abstrak

Kesejahteraan menjunjung tinggi harkat dan martabat memberikan jaminan kepada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam dalam kehidupan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam ruang publik, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam ruang publik, dan apa saja Upaya yang dilakukan untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam ruang publik. Metode penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan konsep, kasus, dan peraturan perundang-undangan. data yang digunakan penelitian data sekunder dengan bahan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisa data melalui kualilatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kabupaten Pidie sudah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie telah melakukan semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada untuk memenuhi hak perempuan dalam ketanakerjaan, kesehatan, pendidikan, perkawinan dan keluarga, kehidupan publik dan politik. Disarankan pemerintahan Kabupaten Pidie memperhatikan hak-haknya perempuan dengan memberikan hak yang sama baik pada sektor pendidikan, pemerintahan, dan lain-lainnya.

Welfare upholds dignity and provides guarantees to every human being, both men and women, in life as stated in Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The problem in this study is how legal protection of women's rights in public spaces, how legal protection of women's rights in public spaces, and what efforts are made for legal protection of women's rights in public spaces. The research method is normative juridical with a conceptual approach, cases, and statutory regulations. The data used in secondary data research with primary, secondary, and tertiary materials are then analyzed qualitatively. The research results show that the implementation of women's rights in Pidie Regency has been carried out in accordance with applicable regulations. The Women's Empowerment and Child Protection Office of Pidie Regency has done its best within existing conditions to fulfill women's rights in employment, health, education, marriage and family, public life, and politics. It is recommended that the Pidie Regency government pay attention to women's rights by providing equal rights in education, government, and other sectors.