Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie

Abstrak

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kontrak tidak tertulis dan hak pekerja yang belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan PKWT. Metode penelitian yaitu hukum normatif, pendekatan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang- undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ditemukan bahwa kontrak kerja tidak selalu dibuat secara tertulis dan rinci, masa kerja melebihi batas waktu yang diperbolehkan, serta hak normatif pekerja seperti jaminan sosial dan cuti belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman hukum oleh pengelola kepegawaian dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait, sehingga diperlukan perbaikan agar pelaksanaan PKWT sejalan dengan prinsip perlindungan hukum tenaga kerja. Hambatan dalam pelaksanaan PKWT di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie bersifat multidimensi, meliputi administratif, berupa keterbatasan dokumen dan sistem kepegawaian. Yuridis, yaitu tidak sesuainya pelaksanaan kontrak dengan ketentuan hukum. Teknis dan anggaran, yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak pekerja kontrak. Hambatan-hambatan ini berakibat pada rendahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja PKWT dan ketidakpastian status kerja jangka panjang.

The implementation of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at the Pidie Regency Environmental Service still faces various problems, such as unwritten contracts and unfulfilled workers' rights. This indicates that the implementation of applicable labor laws is not optimal. Therefore, a legal review is needed to evaluate the suitability of the PKWT implementation. The research method is normative law, with an empirical legal research approach. Data collection was conducted for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and for primary data by interviewing respondents and informants. The research findings indicate that the implementation of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at the Pidie Regency Environmental Service has not fully complied with applicable legal provisions, particularly Government Regulation Number 35 of 2021. It was found that employment contracts were not always written and detailed, work periods exceeded the permitted time limit, and workers' normative rights, such as social security and leave, were not fully fulfilled. This indicates a weak understanding of the law by personnel managers and a lack of oversight from relevant agencies. Therefore, improvements are needed to ensure that the implementation of PKWT aligns with the principles of legal protection for workers. This indicates a weak understanding of the law by personnel managers and a lack of supervision from relevant agencies, so improvements are needed so that the implementation of PKWT is in line with the principles of legal protection for workers. Obstacles in the implementation of PKWT at the Pidie Regency Environmental Service are multidimensional, including administrative, in the form of limited documents and personnel systems. Legal, namely the non-compliance of contract implementation with legal provisions. Technical and budgetary, which have a direct impact on the fulfillment of the rights of contract workers. These obstacles result in low legal protection for PKWT workers and uncertainty of long-term employment status.