Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitasi Narapidana Narkotika

Abstrak

Tindak pidana narkotika atau biasa disebut dengan ekstra ordinary crime, dikatakan demikian karena memiliki dampak merugikan yang sangat besar khususnya bagi generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi telah menjadi penyakit bangsa yang sangat kronis dan menjadi musuh masyarakat karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika, dan Upaya yang dilakukan untuk Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika. Hasil Penelitian menunjukkan Peran hukum pidana dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pidie telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan program rehabilitasi, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Di Kabupaten Pidie, upaya tersebut telah mulai diimplementasikan melalui pelaksanaan asesmen terpadu dan program rehabilitasi yang difasilitasi oleh BNNK, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemasyarakatan. Disarankan kepada Pemerintah Daerah dan BNNK Pidie, untuk memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan program rehabilitasi berbasis hukum, serta membentuk pusat rehabilitasi khusus di tingkat kabupaten dengan dukungan fasilitas dan SDM yang memadai.

Narcotics crimes, commonly referred to as extraordinary crimes, are so-called because they have a very significant detrimental impact, especially on the younger generation as the nation's successors. Narcotics abuse in Indonesia is not only a legal issue, but has become a very chronic national disease and a public enemy because it has damaged the very foundations of national life. This study aims to determine the Role of Criminal Law in the Existence of Rehabilitation Programs for Narcotics Prisoners, and the Efforts made to Role of Criminal Law in the Existence of Rehabilitation Programs for Narcotics Prisoners. The research results show that the role of criminal law in handling drug abuse cases in Pidie Regency has undergone a paradigm shift from a repressive approach to a rehabilitative approach. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has provided a strong legal basis for implementing rehabilitation programs, especially for addicts and victims of drug abuse. In Pidie Regency, these efforts have begun to be implemented through the implementation of integrated assessments and rehabilitation programs facilitated by the National Narcotics Agency (BNNK), in collaboration with law enforcement and correctional institutions. It is recommended that the Regional Government and the Pidie BNNK strengthen synergy with law enforcement agencies in implementing law-based rehabilitation programs, as well as establishing a special rehabilitation center at the district level with adequate facilities and human resources.