TANGGUNGJAWAB HUKUM KEPEMILIKAN PANGKALAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DI KECAMATAN PADANG TIJI

Abstrak

ABSTRAK

Tanggung jawab hukum kepemilikan pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah menjadi isu penting di Kecamatan Padang Tiji. Pangkalan LPG 3 kg memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan HET guna menjaga kestabilan harga dan mencegah praktik penjualan beli yang merugikan konsumen. Namun pelanggaran yang mengarah pada penjualan LPG 3 kg dengan harga melebihi HET yang ditetapkan. Hal ini berdampak pada ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Metode penelitian yang digunakan adala metode penelitian hukum yuridis empiris sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum baik menurut Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum kepemilikan pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Padang Tiji adalah bahwa pemilik pangkalan memiliki kewajiban untuk menjual LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kestabilan ekonomi.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, LPG 3 Kg, Harga Eceran Tertinggi (Het)