Implementasi Pemanfaatan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Pidie Kecamatan Mila Gampong Lagang

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan penuh kepada desa dalam mengelola anggaran secara otonom untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Gampong Lagang Kecamatan Mila Kabupaten Pidiesalah satu gampong yang menggelola anggaran sacara otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa, tetapi dilapangan masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan anggaran gampong baik secara administrasi dan implementasi Undang-Undang Desa. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi pemanfaatan anggaran gampong dalam bidang pembangunan, apa saja faktor-faktor yang menghambat pembangunan, dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dalam mensukseskan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan anggaran gampong telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur dari pada pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat yaitu masih kurangnya kapasitas kemampuan teknis aparatur, minimnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya koordinasi antar lembaga ditingkat gampong, dan belum maksimalnya pengawasan internal, dan upaya Pemerintah Gampong Lagang melakukan pelatihan aparatur, musyawarah gampong, keterbukaan informasi, dan pelibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan. Penulis menyarankan perlunya peningkatan pelatihan aparatur dan pengkaderan, pendampingan pemahaman hukum, dan mengoptimalisasi peran lembaga Tuha Peut melakukan pengawasan kepada Pemerintah Gampong terutama dalam penggunaan anggaran gampong.

Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives full authority to villages to manage budgets autonomously for development and community empowerment. Lagang Village, Mila District, Pidie Regency is one of the villages that manages its budget autonomously in accordance with the provisions of the Village Law, but in the field there are still obstacles in the implementation of the village budget both administratively and in the implementation of the Village Law. This study examines how the implementation of the utilization of the village budget in the field of development, what factors hinder development, and what efforts are made by the Village Government to make development a success. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, data collection techniques through interviews. The study shows that the implementation of the utilization of the village budget has been directed at infrastructure development rather than community empowerment. The inhibiting factors are the lack of technical capacity of the apparatus, minimal community participation, suboptimal coordination between institutions at the village level, and suboptimal internal supervision, and the efforts of the Lagang Village Government to conduct apparatus training, village deliberations, information transparency, and youth involvement in development activities. The author recommends improving training and development of village officials, fostering legal understanding, and optimizing the role of the Tuha Peut institution in overseeing village governments, particularly regarding the use of village funds.