Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Kepada Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli

Abstrak

Pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam konteks hukum, hal ini diatur dalam berbagai peraturan. Namun di lapangan, menuangkan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Sigli masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran, kapasitas penghuni yang melebihi batas, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli,  memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek hukum yang mengatur perlindungan hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memperoleh makanan yang layak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) secara yuridis Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di Rutan diatur oleh peraturan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sigli adanya over kapasitas dan peraturan yang belum sinkron dengan kenyataan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli dengan mencukupkan anggaran yang ada dalam memenuhi hak bagi narapidana yang jumlahnya mengalami Over Capacity.

Fulfilling the right to adequate food for inmates is an important aspect in protecting human rights, especially for those in State Detention Centers (Rutan). In a legal context, this is regulated in various regulations. However, in the field, providing the right to adequate food for inmates at the Class IIB Sigli Detention Center still faces various obstacles. Budget limitations, exceeding occupant capacity, and inadequate facilities and infrastructure are several factors that influence the quality and quantity of food provided.  This research uses empirical juridical research methods. Fulfilling the right to adequate food for inmates at the Sigli Class II B State Detention Center requires attention to several legal aspects that regulate the protection of citizens' rights, especially the right to obtain adequate food, which is part of human rights (HAM). ) juridically Fulfillment of the right to receive adequate food in detention centers is regulated by the regulations Article 9 letter d of Law Number 22 of 2022 concerning corrections states that prisoners have the right to receive adequate health services and food in accordance with nutritional needs. The obstacles faced by the Class II B Sigli State Detention Center (Rutan) are overcapacity and regulations that are not yet in sync with reality. Efforts have been made to overcome the obstacles faced by the Sigli Class II B State Detention Center by sufficient budget to fulfill the rights of inmates whose number is experiencing Over Capacity