Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Kejahatan Pungutan Liar Oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam menjalankan hubungan hukum di Indonesia. Namun, Polri juga pernah dihadapkan pada beberapa kasus pelanggaran hukum, seperti terdapat beberapa oknum anggota polisi yang melakukan tindakan pungutan liar (pungli) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kejahatan Pungutan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor Terjadinya Pungutan Liar dan Upaya Dalam Menanggulangi Terjadinya Praktik Pungutan Liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, menggunakan tipe normatif yuridis, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkembang dalam ilmu hukum. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan aparat kepolisian yang terlibat dalam kejahatan pungutan liar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan dalam terjadinya pungutan liar melibatkan anggota kepolisian, antara lain: Ketidaketisan dan Integritas, Gaji Rendah, Kurangnya Pengawasan dan Hukuman, Kondisi sosial dan budaya, Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Etika, dan Kurangnya aksesibilitas pelayanan publik. Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian, antara lain: Peningkatan pengawasan internal, Pembentukan satuan khusus, Penegakan hukum yang tegas, Kampanye dan sosialisasi, dan Kerjasama dengan lembaga terkait.

The Indonesian National Police (Polri) is one of the agencies that plays an important role in carrying out legal relations in Indonesia. However, the National Police have also been faced with several cases of law violations, such as the presence of several police officers who carried out illegal levies in providing public services to the community.  This study aims to find out the Juridical Review of Law Enforcement for Police Officers Who Commit Extortion Crimes Based on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Factors in the Occurrence of Illegal Fees and Efforts to Overcome the Occurrence of Illegal Fees. This study uses normative legal research. In this study, using a juridical normative type, which uses a statutory approach as well as a conceptual approach developed in the science of law. Pursuant to Article 18 of Law Number 20 of 2001, police officers who are involved in illegal levies can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines, according to the severity of the actions taken. Based on the results of the research, the following are several factors that may play a role in the occurrence of extortion involving members of the police,  including:  Unethicality  and  Integrity,  Low  Salary,  Lack  of  Supervision  and  Punishment,  Social  and cultural conditions, Lack of Ethical Training and Education, and Lack of accessibility to public services. The Indonesian National Police have made various efforts to tackle the practice of illegal levies involving members of  the  police, including:  Increasing internal control,  Establishing  special  units,  Strict  law  enforcement, Campaigning and outreach, and Cooperation with related institutions.