Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Pidie

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kabupaten Pidie. Sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap aktivitas masyarakat termasuk berlalu lintas harus didasarkan pada hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pidie dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen di wilayah hukum Polres Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar SIM sejauh ini didominasi oleh pidana denda, di mana hakim diharapkan mempertimbangkan sanksi tersebut sebagai pilihan utama demi mengefektifkan pemidanaan. Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Pidie mengombinasikan upaya preventif melalui sosialisasi dan patroli, serta upaya represif berupa penindakan berkala hingga operasi khusus. Namun, upaya ini menghadapi hambatan berupa rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan jumlah personel kepolisian di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pihak kepolisian untuk mengintensifkan penegakan aturan secara konsisten serta membangun kerja sama dengan pihak sekolah agar melarang siswa yang belum memiliki SIM membawa kendaraan demi terciptanya budaya tertib lalu lintas.