Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Efektivitas Sanksi Pemidanaan Bagi Pengedar Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie

Abstrak

Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan ketahanan nasional. Kabupaten Pidie sebagai salah satu wilayah di Provinsi Aceh menghadapi peningkatan kasus peredaran narkotika yang memerlukan penanganan hukum pidana secara tegas dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap pengedar narkotika dalam perspektif hukum pidana serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pengedar narkotika pada dasarnya telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 111, 112, dan 114. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pembuktian, jaringan peredaran yang terorganisir, serta keterbatasan sarana dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pendekatan pemidanaan yang integratif antara represif, preventif, dan rehabilitatif.