Dilema Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Fenomena Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kabupaten Pidie

Abstrak

Berdasarkan teks pendahuluan, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarang anak di bawah umur mengendarai sepeda motor di jalan raya karena belum memenuhi batas usia minimal 17 tahun untuk memiliki SIM C. Melalui metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis di Kabupaten Pidie, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum tersebut dengan realitas sosial, di mana praktik pemberian izin oleh orang tua masih tinggi karena alasan kepraktisan, minimnya transportasi umum, dan pengaruh lingkungan. Tindakan orang tua yang memberikan izin atau membiarkan anak di bawah umur berkendara merupakan pelanggaran hukum yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana serta mengabaikan prinsip keselamatan anak. Hingga saat ini, efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Pidie masih belum optimal karena aparat cenderung mengedepankan tindakan preventif berupa teguran akibat kendala keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya toleransi sosial yang menganggap fenomena berbahaya ini sebagai hal yang wajar.