Peranan Tuha Peut Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Keude Tangse Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Amiruddin Amiruddin, Umar Mahdi, Nazaruddin Nazaruddin

Abstrak


Penelitian ini mengkaji peranan penting Lembaga Tuha Peut Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dalam menjalankan fungsi legislasi tingkat desa, khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer dalam kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci dan observasi langsung di lapangan guna melihat kesesuaian antara regulasi hukum dengan realitas sosiologis masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut Gampong Keude Tangse secara umum telah menjalankan peran representasinya melalui empat indikator utama, yaitu formal (pemilihan berbasis keterwakilan dusun), simbolis (pengkajian dan verifikasi kebenaran keluhan warga), deskriptif (penyediaan forum dialog inklusif), dan substantif (pengakomodasian usulan pembangunan riil). Meskipun fungsi penampungan aspirasi telah berjalan, kinerja lembaga ini dinilai belum optimal akibat adanya kendala internal dan eksternal, seperti hambatan komunikasi yang memicu miskoordinasi, keterbatasan sarana atau ruang khusus pengaduan warga, serta minimnya edukasi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di kalangan anggota. Guna mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya strategis telah diterapkan, meliputi peningkatan intensitas komunikasi persuasif dengan warga, optimalisasi forum resmi musyawarah gampong, penguatan koordinasi berkala bersama Keuchik, pelaksanaan sosialisasi peran lembaga, pemanfaatan media informal seperti warung kopi, serta pengusulan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan eksternal. Kerja sama sinergis antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong dalam memberikan bimbingan teknis serta penyediaan fasilitas pengaduan yang memadai menjadi rekomendasi utama agar Tuha Peut dapat berfungsi secara profesional, akuntabel, dan maksimal.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta : Sinar grafika, 2002)

Ishaq,Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis,Serta Disertasi,Alfabet CV,Bandung 2017

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University press 2020

Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Taqwaddin, 2009, Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.

Jurnal

Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban KekerasanDalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. Jurnal Analisis Hukum;Vol 2 No 1 (2019); 45-54 ; Jurnal Analisis Hukum; Vol. 2 No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat




DOI: https://doi.org/10.47647/meusapat.v5i1.4120

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

 

Creative Commons License

Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum ©2022 published by Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
is licensed under CC BY 4.0