Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Penyalahgunaan Dana Investasi Pada Pt Asuransi Jiwasraya (Persero)

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen melalui pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, termasuk asuransi. Jiwasraya mengalami kerugian besar akibat investasi pada saham berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan standar manajemen investasi yang baik. Kegagalan pembayaran terhadap ribuan nasabah menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan optimal. Kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah industri asuransi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan OJK dalam menangani penyimpangan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan OJK untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji teori, konsep, asas hukum, serta peraturan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK dalam menangani pelanggaran dana investasi bersumber dari mandat pengaturan, pengawasan terintegrasi, dan perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011. Hambatan utama yang ditemukan antara lain lemahnya sistem pengawasan, efektivitas sanksi administratif yang tidak konsisten, serta rendahnya transparansi dalam rekonstruksi. OJK dan pemerintah melakukan langkah pemulihan melalui konversi portofolio polis ke IFG Life dan pembatasan kegiatan usaha. OJK perlu memperkuat kewenangannya agar pengawasan lebih efektif dalam mencegah penyimpangan investasi yang kompleks.