Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti Dalam Perspektif Hukum

Abstrak

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi setiap warga binaan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut mengatur dan mempertegas bahwa narapidana memiliki hak dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pemasyarakatan diantaranya cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga merupakan hak bersyarat. Penerapan hak kunjungan masih menghadapi berbagai kendala administratif, keamanan, dan fasilitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kunjungan Warga Binaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses pembinaan serta stabilitas emosional warga binaan. Dalam perspektif hukum, hak kunjungan telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya sering kali belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menilai sejauh mana pelaksanaan hak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, mengetahui ketentuan hukum mengenai pelaksanaan hak kunjungan keluarga terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIB Kota Bakti dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sumber data sekunder yang berupa melakukan wawancara dengan warga binaan yang menerima kunjungan, petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti khususnya bagian pelayanan kunjungan, keluarga warga binaan yang melakukan kunjungan. Sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan, buku, jurnal ilmiah, skripsi/tesis terdahulu dan laporan resmi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan hak kunjungan keluarga di Lapas Kelas IIB Kota Bakti secara hukum telah ditentukan dalam Pasal 10 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kunjungan Warga Binaan. Kedua, Lapas Kelas IIB Kota Bakti menghadapi beberapa kendala dalam memberikan hak kunjungan keluarga warga binaan, meliputi administratif, keamanan, dan fasilitas. Kendala-kendala ini menghambat pemenuhan hak secara optimal dan manusiawi. Ketiga, upaya Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga dilakukan dengan meningkatkan administrasi, keamanan, dan fasilitas. Administrasi ditata lebih baik agar pelayanan tertib dan efektif, keamanan diperkuat melalui pengawasan yang proporsional, serta fasilitas ruang kunjungan dibenah agar nyaman dan layak digunakan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen lapas untuk memenuhi hak warga binaan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan sarana.
Disaran, diharapkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Pertama, perlu mendorong peningkatan kapasitas dan fasilitas Lapas Kelas IIB Kota Bakti, termasuk penambahan ruang kunjungan, digitalisasi sistem pendaftaran, serta penambahan petugas pengawasan sehinga berjalan secara optimal, aman, manusiawi, dan sesuai ketentuan Undang-Undang. Kedua, kepada Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, agar meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak kunjungan keluarga dengan menata ulang sistem kunjungan, memperpanjang durasi kunjungan, memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pendaftaran dan kunjungan virtual, serta memastikan pengawasan yang memadai. Ketiga, kepada keluarga pengunjung dan warga binaan, agar mematuhi prosedur dan tata tertib kunjungan yang telah ditetapkan Lapas, termasuk jadwal, durasi, dan ketentuan keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Peran Agraria dan Tanah Wakaf