Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Panglima Laot Lhok Kuala Ie Leubeu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Laot

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih eksis hingga kini adalah lembaga adat laot atau dikenal sebagai Panglima Laot di Aceh. Panglima Laot memegang peran sentral sebagai mediator sekaligus penegak hukum adat laut berdasarkan kesepakatan dan norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam realitas sosial kontemporer, pelaksanaan hukum adat laut tidak terlepas dari berbagai tantangan serius. Beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti penangkapan ikan di wilayah larangan adat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana peranan panglima laot lhok kuala ie leubeu dalam menyelesaikan pelanggaran laot melalui hukum ada. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh panglima laot lhok kuala ie leubeu dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam penyelesaian pelanggaran Laot melalui Hukum Adat. Apa upaya yang dilakukan oleh panglima laot lhok kuala ie leubeu untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hukum adat laot.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini Panglima laot lhok kuala ie leubeu memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian pelanggaran adat laot melalui hukum adat. Peranan tersebut diwujudkan melalui kewenangan teritorial yang jelas. Panglima laot lhok kuala ie leubeu menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan peran dan kewenangannya, yaitu lemahnya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif, menurunnya kepatuhan sebagian nelayan terhadap norma adat. Panglima laot lhok kuala ie leubeu telah melakukan berbagai upaya efektif dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hukum adat laot, yaitu penguatan edukasi adat, peningkatan koordinasi dengan aparatur gampong dan lembaga adat. Saran, penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah agar keputusan Panglima Laot memiliki legitimasi yang lebih kuat dan terintegrasi dengan sistem hukum positif.