Peran Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie Dalam Menangani Kasus Tanah Wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah Kecamatan Padang Tiji

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang kewajiban mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional oleh nazhir. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf mengatur secara teknis prosedur pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan sosial dan keagamaan, khususnya di lembaga pendidikan Islam seperti Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Namun, selama bertahun-tahun, tanah wakaf ini belum memiliki sertifikat resmi sehingga rentan terhadap kasus tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah Kecamatan Padang Tiji. Dalam konteks ini Kabupaten Pidie memiliki peran penting untuk memastikan kepastian hukum atas status tanah melalui proses pendaftaran dan sertifikasi. Penelitian ini mengiditifikasi masalah peran dalam menangani kasus tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji. Kendala yang dihadapi Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji dalam proses penyelesaian kasus tanah wakaf. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah. Metode penelitian yaitu yuridis emperis merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, skunder, tersiar serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama. Peran Kantor Pertanhan Kabupaten Pidie dalam menangani kasus tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji dengan memastikan legalitas tanah melalui proses sertifikasi, memberikan kepastian hukum, serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk melindungi aset wakaf dari potensi sengketa. Kedua. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie menghadapi sejumlah kendala internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara internal, hambatan mencakup keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem informasi pertanahan, dan teknis lokal yang spesifik. Sementara itu, kendala eksternal meliputi kurangnya kelengkapan dokumen wakaf, konflik antar ahli waris, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi wakaf. Ketiga. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah melalui pendekatan konsultatif, fasilitasi dokumen, pengukuran, mediasi dengan ahli waris, dan penerbitan sertifikat atas nama nazhir, status tanah yang memiliki dasar hukum yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata Kunci: Peran Agraria dan Tanah Wakaf