PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK

Abstrak

ABSTRAK

Substansi dari negara kesejahteraan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga. Berawal dari CEDAW pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Eliminatiom of All Forms of Discrimination Against Women) dalam upaya untuk menjawab persoalan tentang hak perempuan. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Ruang Publik, dan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Ruang Publik, serta ntuk mengetahui Apa saja Upaya yang dilakukan untuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Ruang Publik. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literasi kepustakaan,juga melakukan penelitian dilapangan. Dengan kata lain, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap maka analisa data dilakukan dengan pendekatan kualilatif yaitu analisis. Hasil Penelitian menunjukkan Penerapan hak-hak perempuan di Kabupaten Pidie sudah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie juga telah berusaha sebaik mungkin agar perempuan-perempuan Pidie dapat merasakan 5 haknya sebagai perempuan yaitu: 1) Hak dalam ketanakerjaan. 2) Hak dalam bidang kesehatan. 3) Hak yang sama dalam pendidikan. 4) Hak dalam perkawinan dan keluarga. 5) Hak dalam kehidupan publik dan politik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hak-hak perempuan in belum menyeluruh dan belum maksimal. Masih ada perempuan- perempuan yang merasakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan dan ketidaknyamanan. Saran yang diperlukan adalah untuk seluruh perempuan-perempuan khususnya perempuan di Kabupaten Pidie, hendaknya selalu memperhatikan hak-haknya sebagai perempuan. Selalu berupaya untuk meningkatkan value agar tidak mudah untuk dibodohi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Jangan takut untuk melawan ketika mengalami kekerasan dan ketidakadilan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Ruang Publik, Diskriminasi