PENGARUH KONDISI OVERCROWDING TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI RUTAN KELAS IIB SIGLI

Abstrak

Overcrowding di Rutan Kelas IIB Sigli menyebabkan tekanan terhadap fasilitas dan pelayanan dasar. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak asasi narapidana, seperti kesehatan dan kebersihan. Akibatnya, standar minimum hak asasi manusia sulit terpenuhi secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian menggunakan hukum normatif  dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kondisi overcrowding terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli menyebabkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta pembinaan keagamaan. Hak-hak dasar yang seharusnya dijamin negara tidak dapat terpenuhi secara optimal karena keterbatasan ruang, fasilitas, dan sumber daya manusia. Situasi ini menghambat tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial  dalam perlakuan manusiawi sesuai prinsip-prinsip HAM. Faktor hambatan dalam penanganan overcrowding terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli yaitu keterbatasan anggaran dan infrastruktur, kurangnya jumlah dan pelatihan petugas, kebijakan pemidanaan yang masih dominan menggunakan hukuman penjara, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, minimnya peran serta masyarakat dan stigma negatif terhadap narapidana turut memperlambat upaya pemenuhan hak asasi manusia. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penanganan overcrowding terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Rutan Kelas IIB Sigli dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik administratif, teknis, maupun kolaboratif. Program asimilasi dan pembebasan bersyarat dioptimalkan untuk mengurangi jumlah penghuni, sementara koordinasi antar lembaga hukum diperkuat guna mempercepat proses hukum.

Kata Kunci: Overcrowding, Hak Asasi Manusia dan Rutan.