PERAN HUKUM PIDANA ATAS ADANYA PROGRAM REHABILITAS TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA

Abstrak

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus atau biasa disebut dengan ekstra ordinary crime, dikatakan demikian karena memiliki dampak merugikan yang sangat besar khususnya bagi generasi-generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius yang bersifat lintas negara (transnational crime) dan merupakan kejahatan terorganisir (organized crime), dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa yang mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika, kemudian untuk menetahui Bagaimana Hambatan Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika, dam untuk mengetahui Apa saja Upaya yang dilakukan untuk Peran Hukum Pidana Atas Adanya Program Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika. Hasil Penelitian menunjukkan Peran hukum pidana dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pidie telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan program rehabilitasi, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Di Kabupaten Pidie, upaya tersebut telah mulai diimplementasikan melalui pelaksanaan asesmen terpadu dan program rehabilitasi yang difasilitasi oleh BNNK, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemasyarakatan. Sebagai saran diharapkan agi Pemerintah Daerah dan BNNK Pidie, disarankan untuk memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan program rehabilitasi berbasis hukum, serta membentuk pusat rehabilitasi khusus di tingkat kabupaten dengan dukungan fasilitas dan SDM yang memadai.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Hukum Pidana, Narkotika