KEDUDUKAN HUKUM ATAS PARTISIPASI ACEH SECARA LANGSUNG DALAM KOMPETISI OLAHRAGA INTERNASIONAL

Abstrak

ABSTRAK

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional. Pengaturan ketentuan terkait dapat berpartisipasi bagi Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional telah secara implisit diatur dalam UUPA. Norma ini diatur secara jelas terkait dibolehkan keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Di samping itu juga menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan hukum atas untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen olahraga internasional Pemerintah Daerah Aceh (Pemda Aceh) wajib berkoordinasi melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Aceh (KONI Aceh). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUPA dan Pasal 2 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) KONI.  KONI di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional harus berkoordinasi dengan lembaga terkait. Adapun hambatan atas partisipasi Aceh secara langsung dalam kompetisi olahraga internasional Pertama, Faktor persyaratan khusus yakni berupa kualifikasi untuk ikut kejuaraan internasional tersebut dipersyaratkan terkait dengan waktu, perolehan rangking juara tingkat nasional atau daerah dan melalui undaangan khusus berupa wild card dari panitia. Kedua, kemampuan keuangan dalam keikutsertaan kejuaraan internasional dengan biaya yang sangat tinggi. Dan ketiga, dukungan Pemda Aceh kurang maksimal dalam keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, dikecualikan keaktifan pengurus cabang olahraga dalam melobi pihak-pihak sponsor bai dari anggota legislatif maupun secara individual. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kompetisi olahraga internasional Pemda Aceh telah berupaya untuk melakukan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, namun keterbatasan anggaran yang membuat tidak maksimal dalam berpartisipasi.

Kata Kunci: Hukum, Aceh, Olahraga.