TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN JASA KONSTRUKSI DARI KONTRAKTOR KEPADA SUB KONTRAKTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Abstrak

ABSTRAK

Jasa Konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimakasud pada Pasal 1 dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, harus mendapat persetujuan pengguna jasa. Ketidak pastian hukum terkait kontrak dapat menimbulkan masalah dalam perdagangan, khususnya ketidak pastian kepada pihak yang melakukan kontrak. Permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor, bagaimana aspek hukum tentang pelayanan jasa sub konstruksi, dan apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pengalihan jasa konstruksi dari kontraktor kepada sub kontraktor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis pengalihan pekerjaan konstruksi dari kontraktor kepada subkontraktor adalah praktik yang sah dan diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pengalihan ini tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor utama atas pekerjaan yang dialihkan. Selain itu, subkontraktor juga harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk menjaga kualitas pekerjaan dan keselamatan dalam proyek konstruksi. Aspek hukum terkait pelayanan jasa sub konstruksi memiliki dampak besar bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, terutama dalam hal pengalihan pekerjaan dari kontraktor utama kepada subkontraktor. Klaim ganti rugi, tuntutan wanprestasi, dan sanksi administratif adalah beberapa bentuk konsekuensi hukum yang dapat dihadapi kontraktor utama jika terjadi kegagalan pekerjaan yang dialihkan. Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi terdiri dari Perlindungan hukum secara Preventif dan Perlindungan Hukum Secara Represif. Disarankan bagi kontraktor utama dan subkontraktor untuk menyusun kontrak kerja konstruksi yang memuat tanggung jawab masing-masing pihak secara detail, termasuk prosedur penyelesaian sengketa dan sanksi jika terjadi wanprestasi.

Kata Kunci: Jasa, Konstruksi, Kontraktor dan Subkontraktor