TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II KOTA BAKTI KABUPATEN PIDIE

Abstract

Peraturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidanayang melakukan kejahatan serius menghilangkan esensi dari konsep pemidanaanyang selama ini diterapkan di Indonesia. Karena fakta-fakta yang terdapat di Lapas Kelas II Kota Bakti, pemberian Pembebasan Bersyarat hanya melalui syarat-syarat
yang ditempuh pidana berat sama dengan tindak pidana lainnya. Yang dimana syarat tersebut hanya telah menyelasaikan 2/3 masa pidana kemudian, berkelakuan baik dan lingkungan yang mau menerima. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis emperis
yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti sudah optimal berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti
periode 2023 antara di usulkan dengan yang terealisasi terus meningkat tiap bulanya. Kendala dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti adapun faktor internal yaitu: faktor pernjamin dari pihak keluarga dan narapidana yang melanggar disiplin
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan yaitu : Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pembebasan
bersyarat, faktor narapidana itu sendiri dan faktor pekerjaan.