TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR OLEH APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam menjalankan hubungan hukum di Indonesia. Namun, Polri juga pernah dihadapkan pada beberapa kasus pelanggaran hukum, seperti terdapat beberapa oknum anggota polisi yang melakukan tindakan pungutan liar (pungli) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kejahatan Pungutan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor Terjadinya Pungutan Liar dan Upaya Dalam Menanggulangi Terjadinya Praktik Pungutan Liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, menggunakan tipe normatif yuridis, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkembang dalam ilmu hukum. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan aparat kepolisian yang terlibat dalam kejahatan pungutan liar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan dalam terjadinya pungutan liar melibatkan anggota kepolisian, antara lain: Ketidaketisan dan Integritas, Gaji Rendah, Kurangnya Pengawasan dan Hukuman, Kondisi sosial dan budaya, Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Etika, dan Kurangnya aksesibilitas pelayanan publik. Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian, antara lain: Peningkatan pengawasan internal, Pembentukan satuan khusus, Penegakan hukum yang tegas, Kampanye dan sosialisasi, dan Kerjasama dengan lembaga terkait.

Kata Kunci:  Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, Pungutan Liar, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001