PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN DANA DESA DI KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE
Abstrak
Keywords : society participation,policy transparency, monitoring of the village fund budget.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Firdaus, Andi (2018) Pola Korupsi dan Pengawasan Dana Desa. Artikel. http://aceh.tribunnews.com/2018/07/19/pola-korupsi-dan-pengawasan-dana-desa.
Ispektorat Kabupaten Pidie (2018) buku panduan pelaksanaan pengawasan dana desa. Adani. Sigli.
Syamsi, Syahrul (2014) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 3, No. 1. ISSN 2442-6962.
Maria Rios dan Bastida,Francisco (2014) Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight: An International Approach. American Review of Public Administration. /journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0275074014565020. 1-23.
Domae, Tjajanulin (2011). Sound Governence, Meningkatkan Kapasitas Kelompok Miskin dan Mengadpokasi Pemerintah Desa, Universitas Berawijaya, Press (UB Preess).
Paavola, M. (2012). The Impact Of Village Development Funds On Community Welfare InThe Lao People’s Democratic Republic. ISSN. 0786-8170
Hasan, Thoha (2014) Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Pendanaan Dan Kualitas Aparatur Terhadap Keberhasilan Pelayanan Pendidikan Di Kabupaten Karawang. Jurnal Unsika. ISSN. 1412-86676. Vol. 10 No.22
Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan (2013) Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang AnggaranTerhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA. Vol.1, No.1
Kusuma, Marhendra. (2012) pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah cahaya aktiva”. Vol.02 no.02
Anggraini (2013) Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Jurnal Kebijakan Publik. ISSN 2303 - 341X. vol. 1 No.2
Khairuddin dan Erlanda, Rina (2016) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah.