KAJIAN NORMATIF TERHADAP HARMONISASI PENGATURAN PAW ANGGOTA LEGISLATIF ANTARA QANUN ACEH DAN PERATURAN KPU

Abstrak

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem negara hukum, segala bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus disusun secara sistematis dan harmonis antar berbagai tingkatan regulasi. PAW merupakan mekanisme konstitusional untuk mengganti anggota legislatif yang berhenti antar waktu karena berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai PAW anggota legislatif diatur dalam Qanun Aceh dan Peraturan KPU, apa saja implikasi dari disharmonisasi pengaturan PAW anggota legislatif antara Qanun Aceh dan Peraturan KPU dan bagaimanabagaimana upaya harmonisasi yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan pengaturan PAW anggota legislatif antara Qanun Aceh dan Peraturan KPU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan untuk memahami peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum terkait. Dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini ketentuan hukum dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif antara tingkat daerah khusus Aceh dan nasional, namun terdapat disharmonisasi antara Qanun Aceh dan Peraturan KPU dalam hal pengaturan PAW tidak hanya berdampak pada proses administratif semata, melainkan juga berimplikasi terhadap asas kepastian hukum, efektivitas sistem demokrasi, dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.Upaya harmonisasi antara Qanun Aceh dan Peraturan KPU dalam pengaturan PAW dapat dilakukan melalui revisi Qanun yang melibatkan KPU sebagai pembina teknis, penyusunan nota kesepahaman (MoU), serta penerbitan peraturan atau surat edaran bersama. Saran,diperlukan klarifikasi melalui regulasi turunan atau nota kesepahaman agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan dan prosedur. Pemerintah daerah dan KPU perlu membangun komunikasi reguler dalam pembahasan teknis pelaksanaan PAW.

Kata Kunci : Harmonisasi, Qanun, dan Peraturan KPU