Kajian Normatif Terhadap Harmonisasi Pengaturan Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Berdasarkan Qanun Aceh dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem negara hukum, segala bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus disusun secara sistematis dan harmonis secara hierarki khususnya pada pemilihan umum meyangkut dengan Pergantian Antar Wakrtu anggota legislatif. Pergantian Antar Wakrtu merupakan mekanisme konstitusional untuk mengganti anggota legislatif yang berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan hukum mengenai Pergantian Antar Waktu anggota legislatif berdasarkan Qanun Aceh dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, apa saja implikasi dari disharmonisasi pengaturan Pergantian Antar Wakrtu anggota legislatif antara Qanun Aceh dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan bagaimanaupaya harmonisasi yang dapat dilakukan untuk Pergantian Antar Wakrtu anggota legislatif antara Qanun Aceh dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian yuridis normative melalukan penelitian keustakaan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan proses Pergantian Antar Waktu anggota legislatif antara tingkat daerah khusus Aceh dan nasional, namun terdapat disharmonisasi dalam hal pengaturan Pergantian Antar Wakrtu dalam proses administratif, asas kepastian hukum, efektivitas sistem demokrasi, dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.Upaya harmonisasi antara Qanun Aceh dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dilakukan melalui revisi Qanun yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum. Disarankanpenyelenggara pemilihan umum untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk hierarki, dan melakukan komunikasi antar lembaga terkait secara intens untuk menciptakan sinkronisasi penyelenggaraan pemilihan umum terutama Pergantian Antar Wakrtu anggota legislatif untuk menghindari gugatan.

Indonesia is a country of law, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In a legal state system, all forms of policies and laws must be arranged systematically and harmoniously in a hierarchical manner, especially in general elections concerning the Interim Replacement of legislative members. Interim Replacement is a constitutional mechanism to replace legislative members who stop their positions due to death, resignation, or dismissal by political parties. The problem in this research is how the legal provisions regarding Interim Replacement of legislative members are based on the Aceh Qanun and the General Election Commission Regulations, what are the implications of the disharmony of the Interim Replacement of legislative members between the Aceh Qanun and the General Election Commission Regulations and how harmonization efforts can be made for Interim Replacement of legislative members between the Aceh Qanun and the General Election Commission Regulations. The normative juridical research method conducts literature research through secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary materials. The results of the study indicate that Aceh Qanun Number 3 of 2008 and General Election Commission Regulation Number 6 of 2019 have significant differences in the regulation of the process of Interim Replacement of legislative members between the special regional level of Aceh and the national level, but there is disharmony in terms of regulating Interim Replacement in the administrative process, the principle of legal certainty, the effectiveness of the democratic system, and the legitimacy of regional government administration. Harmonization efforts between Aceh Qanun and General Election Commission Regulation are carried out through revisions to the Qanun involving the General Election Commission. It is recommended that general election organizers make adjustments to laws and regulations in the form of a hierarchy, and conduct intensive communication between related institutions to create synchronization in the implementation of general elections, especially Interim Replacement of legislative members to avoid lawsuits.