TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK NARAPIDANA

Abstrak

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar dalam menjamin hak asasi warga binaan.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk narapidana. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta perlindungan hukum atas hak-haknya selama menjalani masa pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, metode sejarah dan metode perbandingan. Dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, skunder, tersiar serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama. Bentuk tanggung jawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam melindungi hak-hak narapidana mencakup pengawasan terhadap perlakuan yang adil, penyediaan layanan dasar, fasilitasi pengaduan, serta penyuluhan hukum secara berkala. Petugas juga bertanggung jawab menindaklanjuti laporan pelanggaran dan memfasilitasi mediasi bila terjadi konflik. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan hambatan psikologis dari narapidana, upaya preventif dan kolaboratif terus ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana secara manusiawi dan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Kedua. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, minimnya edukasi hukum bagi narapidana, rendahnya kepercayaan dalam menyampaikan pengaduan, serta lemahnya pengawasan eksternal. Hambatan-hambatan ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hak-hak narapidana secara menyeluruh. Ketiga. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilakukan melalui pelatihan petugas, pendekatan langsung kepada narapidana, penyederhanaan mekanisme pengaduan, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Selain itu, pelibatan pengawasan eksternal seperti Ombudsman dan Komnas HAM juga mulai diperkuat guna menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Petugas Lapas dan Hak Narapidana