ANALISIS YURIDIS PEREDARAN NARKOTIKA OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA

Abstrak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang klasifikasi penyalahgunaan wewenang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika dan mengetahui sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ada tiga pertanyaan penelitian pada skripsi ini pertama, Apakah sanksi hukum bagi petugas pemasyarakatan kelas IIB langsa yg melakukan peredaran narkotika? Kedua, apakah faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh petugas pemasyarakatan? ketiga, upaya lembaga pemasyarakatan  mencegah peredaran narkotika oleh petugas pemasyarakatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan bersifat diskriptif terhadap data primer dan data sekunder yanng diperoleh melalui studi kepustakaan dan pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Sanksi hukuman disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah berupa sanksi disiplin dan administratif yang lebih ringan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab petugas pemasyarakatan mengedarkan narkotika yaitu faktor rekan kerja, faktor profesionalisme kerja, faktor keluarga, faktor karakter, faktor pengetahuan, dan faktor ekonomi. Ketiga, Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi peredaran narkotika yang dilakukan oleh sipir yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif seperti Monitoring dan Evaluasi terhadap tugas dan fungsi pegawai pemasyarakatan, penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang narkotika terhadap petugas pemasyarakatan, tes narkotika secara berkala terhadap petugas pegawai pemasyarakatan dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait pemberantasan tindak pidana mengedarkan narkotika. Upaya Represif yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan. Disarankan Perlu adanya peningkatan dalam hal pembinaan mutu dan kualitas terhadap SDM Sipir Lembaga Pemasyarakatan baik dari segi pengetahuan tentang narkotika dan kepatuhan terhadap kode etik pegawai pemasyarakatan agar tindak pidana ini tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Penyalahgunaan wewenang, Peredaran Narkotika, Sanksi Disiplin, Kode Etik Pegawai