Efektivitas Kedudukan Hukum Bagi Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)

Abstrak

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  memiliki  peran  penting  dalam    proses pemungutan  suara  berjalan  dengan  jujur,  adil, dan  terbuka  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, terjadi berbagai persoalan hukum, politik, dan sosial dalam bentuk berbagai desakan dalam pemungutan suara yang membuat kinerja dan perlindungan hukum bagi Panitia Pemilihan Kecamatan perlu dipertanyakan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam struktur penyelenggaraan Pemilu, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie terkait dengan kedudukan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu, dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan terkait Kedudukan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan bagi Penyelenggara Pemilu Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, untuk analisa data dilakukan dengan pendekatan kualilatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukanPanitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam struktur penyelenggaraan Pemilu sah secara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagian tugas, kewenangan, dan tanggungjawabnya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilu Umum, hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam bentuk hubungan sosial dan simpatasan partai politik yang melakukan pendekatan petugas yang beraikat kepada pelanggaran pemilu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait Kedudukan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie perlu melakukan koordinasi ekstra antar lembaga dan instansi pengakan hukum pemilu yang telah dibentuk baik tingkat pusat dan daerah untuk menjaga pesta demokrasi berjalan lancar. Disarankan dilakukan penguatan kelembagaan terkait kedudukan hukum bagi penyelenggara pemilu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, upaya preventif, dan penguatan keamanan kepada penyelenggara pemilu, serta peran masyarakat atau lembaga independen melakukan pengawasan perilaku anggota pemilu.

The Sub-district Election Committee (PPK) has an important role in the voting process running honestly, fairly, and openly as regulated in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. However, in the implementation in the field, various legal, political, and social issues occurred in the form of various pressures in voting which made the performance and legal protection for the Sub-district Election Committee need to be questioned. The problem in this study is how is the legal position of the Glumpang Tiga Sub-district Election Committee in Pidie Regency in the structure of the Election administration, what obstacles are faced by the Glumpang Tiga Sub-district Election Committee in Pidie Regency related to the legal position for the implementation of the Election, and what efforts are made to overcome obstacles related to the Legal Position of the Sub-district Election Committee for the Glumpang Tiga Pidie Regency Election Organizers in carrying out their duties. The research method is normative juridical with a statutory and conceptual approach, for data analysis is carried out with a qualitative approach. The results of the study indicate that the position of the Election Committee of Glumpang Tiga District, Pidie Regency in the structure of the Election administration is valid according to Law Number 7 of 2017 concerning Elections, some of its duties, authorities, and responsibilities have been regulated in the Regulation of the General Election Commission, obstacles faced by the Election Committee of Glumpang Tiga District, Pidie Regency in the form of social relations and sympathizers of political parties who approach officers who are bound to election violations, efforts made to overcome obstacles related to the Legal Status of the Election Committee of Glumpang Tiga District, Pidie Regency need to carry out extra coordination between institutions and election law enforcement agencies that have been formed both at the central and regional levels to ensure the smooth running of the democratic party. It is recommended to strengthen institutions related to the legal status for election organizers through increasing human resource capacity, preventive efforts, and strengthening security for election organizers, as well as the role of the community or independent institutions to supervise the behavior of election members.