Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli

Abstrak

Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli belum berjalan optimal. Meskipun hak atas pendidikan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas belajar, kurangnya tenaga pendidik, serta rendahnya partisipasi dari instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan di Lapas, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan realitas pelaksanaan di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hak pendidikan di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pendidikan belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan sarana, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi menjadi hambatan utama. Meski telah ada beberapa program pembelajaran, pelaksanaannya masih bersifat formalitas dan belum menyentuh esensi pembinaan pendidikan. Sebagai solusi, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi yang lebih efektif, penyediaan anggaran khusus untuk pendidikan warga binaan, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dan dunia pendidikan dalam menyusun serta menjalankan program pembelajaran di Lapas. Selain itu, pemberian pelatihan kepada tenaga pendidik dan penguatan kemauan belajar bagi warga binaan juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sesungguhnya.

The implementation of the right to education for inmates at the Class IIB Women’s Correctional Facility in Sigli has not been optimal. Although the right to education is guaranteed by various laws and regulations, its realization still faces several obstacles, such as limited learning facilities, a shortage of teaching staff, and low participation from relevant institutions. This study aims to examine how Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is implemented in fulfilling the right to education in the correctional facility, as well as to identify inhibiting factors and efforts made to overcome those obstacles. The research method used is an empirical juridical approach by combining the study of applicable laws and the reality of implementation in the field. Data collection techniques were carried out through interviews at the Class IIB Women’s Correctional Facility in Sigli. The data were analyzed descriptively and qualitatively to obtain a comprehensive picture of the implementation of the right to education in the institution. The results of the study indicate that the implementation of the right to education has not been carried out optimally. Limitations in facilities, budget constraints, and lack of inter-agency coordination are the main obstacles. Although several learning programs exist, their implementation tends to be formal and has not yet reached the essence of educational development. As a solution, effective coordination between agencies needs to be improved, a dedicated budget for inmate education should be provided, and the involvement of civil society organizations and educational institutions in planning and implementing learning programs in correctional facilities should be encouraged. In addition, providing training for educators and strengthening inmates’ motivation to learn are also essential steps in realizing a correctional system focused on rehabilitation and social reintegration.