TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN TERHADAP WARTAWAN MEDIA ONLINE

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi jurnalis media daring di Aceh. Dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik hukum khusus serta dinamika sosial dan politik yang rumit, para wartawan menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terkait dengan risiko dari pekerjaan mereka, tetapi juga dengan kurangnya perlindungan hukum serta ketidakpastian dalam kesejahteraan pekerjaan. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kasus ancaman, kekerasan verbal, dan ketidakpastian status pekerjaan yang dialami oleh jurnalis media online di Aceh. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode berbasis perundang-undangan serta studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, peraturan mengenai ketenagakerjaan, qanun yang ada di Aceh, serta wawancara terbatas dengan para wartawan dan pihak-pihak terkait. Analisis juga mencakup beberapa kasus spesifik yang melibatkan jurnalis media daring di Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional menjamin kebebasan pers, implementasinya di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak jurnalis media online yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai serta kesejahteraan yang seharusnya, terutama bagi mereka yang bekerja secara freelance atau tanpa kontrak resmi. Selain itu, minimnya pengawasan dan perlindungan institucional juga semakin memperlemah posisi hukum wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Sebagai sebuah kesimpulan, diperlukan penguatan kebijakan mengenai perlindungan dan kesejahteraan jurnalis media daring, khususnya yang beroperasi secara lokal di Aceh. Pemerintah daerah serta Dewan Pers harus berkolaborasi untuk menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang lebih responsif dan fleksibel sesuai dengan kondisi kerja wartawan di era digital, guna memastikan independensi, keamanan, dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas profesional mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jurnalis, Media Daring, Aceh, Kesejahteraan