Kedudukan Hukum Atas Partisipasi Aceh Secara Langsung Dalam Kompetisi Olahraga Internasional

Abstrak

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional. Pengaturan ketentuan terkait dapat berpartisipasi bagi Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional telah secara implisit diatur dalam UUPA. Norma ini diatur secara jelas terkait dibolehkan keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Di samping itu juga menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan hukum atas untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen olahraga internasional Pemerintah Daerah Aceh (Pemda Aceh) wajib berkoordinasi melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Aceh (KONI Aceh). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUPA dan Pasal 2 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) KONI.  KONI di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional harus berkoordinasi dengan lembaga terkait. Adapun hambatan atas partisipasi Aceh secara langsung dalam kompetisi olahraga internasional Pertama, Faktor persyaratan khusus yakni berupa kualifikasi untuk ikut kejuaraan internasional tersebut dipersyaratkan terkait dengan waktu, perolehan rangking juara tingkat nasional atau daerah dan melalui undaangan khusus berupa wild card dari panitia. Kedua, kemampuan keuangan dalam keikutsertaan kejuaraan internasional dengan biaya yang sangat tinggi. Dan ketiga, dukungan Pemda Aceh kurang maksimal dalam keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, dikecualikan keaktifan pengurus cabang olahraga dalam melobi pihak-pihak sponsor bai dari anggota legislatif maupun secara individual. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kompetisi olahraga internasional Pemda Aceh telah berupaya untuk melakukan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, namun keterbatasan anggaran yang membuat tidak maksimal dalam berpartisipasi.

In the provisions of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA), it is stated that the Aceh Government can participate directly in international arts, culture, and sports activities. The provisions related to participation for the Aceh Government in international competitions have been implicitly regulated in the UUPA. This norm is clearly regulated regarding the permission for the Aceh Government to participate in international competitions. The approach method used in compiling this thesis is normative legal research (normative legal research method). The type of research used in this paper is normative legal research with a statute approach. In addition, it also uses empirical-juridical legal research or what is often referred to as empirical legal research, which is research or observation in the field or field research where the research focuses on collecting empirical data in the field. The results of the study indicate that the legal position for being able to participate in international sports tournaments, the Aceh Regional Government (Pemda Aceh) is required to coordinate through the Indonesian National Sports Committee of Aceh Province (KONI Aceh). This is as stated in UUPA and Article 2 paragraph (2) of KONI's Articles of Association (AD). KONI in carrying out its activities related to the world of international sports must coordinate with related institutions. The obstacles to Aceh's direct participation in international sports competitions are: First, the special requirements factor, namely the qualifications to participate in the international championship are required in relation to time, obtaining a national or regional champion ranking and through a special invitation in the form of a wild card from the committee. Second, financial capacity in participating in international championships with very high costs. And third, the support of the Aceh Regional Government is less than optimal in participating in international championships, excluding the activeness of sports branch administrators in lobbying sponsors, both from legislative members and individually. Efforts made by the Aceh Government to be able to participate directly in every international sports competition The Aceh Regional Government has attempted to participate in international championships, but budget limitations have prevented maximum participation.