Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Kepada Pelaku Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie

Abstrak

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang semakin marak terjadi dan mempengaruhi mental korban, baik secara fisik maupun psikologis. Penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah di Polres Pidie diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman. Namun, adanya berbagai tantangan dalam penerapan qanun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Penerapan Qanun Aceh tentang Jinayah terhadap tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Pidie dengan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif tidak menimbukan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban setelah peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah cambuk atau pelaksanakan putusan dilaksanakan kepada pelaku, pelaku secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali kepada korban, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak maksimal dalam implementasinya.

Efforts to increase efficiency in resolving civil cases through the e-court system at the Meureudu District Court. Although this system offers convenience in submitting and managing files, challenges such as public understanding and suboptimal infrastructure still hinder its effectiveness. Evaluation of the implementation of e-court is very important to ensure a faster and more transparent judicial process. This research uses empirical juridical research methods. Overall, the implementation of the E-Court system at the Meureudu District Court has shown effectiveness in resolving civil cases, although there are still challenges that need to be overcome. Continuous efforts to improve human resource competency and access to technology are essential to maximize the potential of the E-Court system. With the right steps, E-Court can be a significant solution in modernizing the justice system in Indonesia.