Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Pidana di Kabupaten Pidie

Abstrak

Perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie penting untuk dipahami karena dalam proses penegakan hukum, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Kabupaten Pidie, sebagai bagian dari Provinsi Aceh, memiliki konteks hukum yang dipengaruhi oleh keberadaan Qanun Aceh, yang mengatur hukum pidana syariat Islam. Meskipun hukum syariat berperan penting dalam penegak hukum. Perlindungan HAM dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie harus memastikan bahwa setiap individu, baik korban maupun korban, mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan hukum pidana di Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu segera diatasi. Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau penjahat diatur oleh KUHAP, dengan prinsip-prinsip seperti asas praduga tak bersalah, hak atas pengadilan yang adil, larangan perlakuan kejam, hak dan keamanan pribadi, hak untuk memiliki pembelaan hukum, hak untuk mengetahui hak-hak sendiri, dan hukuman yang proporsional. Perlindungan HAM dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

The protection of human rights (HAM) in criminal law enforcement in Pidie Regency is important to understand because in the process of law enforcement, there are often violations of basic individual rights. Pidie Regency, as part of Aceh Province, has a legal context that is influenced by the existence of Qanun Aceh, which regulates Islamic sharia criminal law. Although sharia law plays an important role in law enforcement. The protection of human rights in the enforcement of criminal law in Pidie Regency must ensure that every individual, both victims and victims, receives fair treatment and in accordance with universal human rights principles. This research uses an empirical method. Data collection is carried out for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works. The protection of Human Rights (HAM) in criminal law enforcement in Pidie Regency still faces various obstacles that need to be overcome immediately. The protection of human rights against suspects or criminals is regulated by the Criminal Procedure Code, with principles such as the principle of presumption of innocence, the right to a fair trial, the prohibition of cruel treatment, personal rights and security, the right to have a legal defense, the right to know one's own rights, and proportionate punishment. The protection of human rights in criminal law aims to create a justice system that is fair, humane, and in accordance with the principles of universal human rights.