Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman kepada narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. Penghuni lembaga pemasyarakatan berkumpulnya narapaidana dengan hukuman mulai dari tiga bulan sampai dengan seumur hidup serta hukuman mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mana dalam regulasi tersebut sudah terdapat muatan hak dan yang berkaitan dengan penanganan terhadap narapidana yang dikategorikan sebagai kelompok rental dan marjinal dan hak-haknya yang harus dipenuhi ketika menjalani pidana di Lapas. Namun, dalam pelaksanaanya masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak kelompok rentan baik dari faktor internal dan eksternal, sehingga pelibatan dan dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memperoleh hak-hak narapidana kelompok rentan.

Correctional Institutions are places to carry out the development of prisoners and correctional students. Indonesia as a State of Law in the application of punishment to prisoners, no longer uses a prison system but a correctional system that is oriented towards coaching. Pinhabits the penitentiary where inmates gather with sentences ranging from three months to life and the death penalty. This study uses an empirical juridical research method. The results of the study show that the implementation of coaching and fulfillment of rights for inmates at the Class IIB Sigli Women's Correctional Institution in general has been carried out in accordance with Law No. mor 22 of 2022 where in the regulation there is already a content of rights and related to the handling of inmates who are categorized as rental and marginalized groups and their rights that must be fulfilled when serving a sentence in prison. However, in its implementation, there are still challenges in fulfilling the rights of vulnerable groups both from internal and external factors, so government involvement and support are urgently needed to obtain the rights of vulnerable group inmates.