Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I DPRK Pidie Dalam Menjalankan Tugas Terkait Pemilihan Calon Komisi Independen Pemilihan
Abstrak
Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan proses pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. KIP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan integritas dan netralitas. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I DPRK Pidie Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan tugasnya terkait Calon Komisi Independen Pemilihan. Untuk Hambatan yang dihadapi Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan. Untuk mengetahui Apa saja upaya yang dilakukan Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsep teori atau dokrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I Dprk Pidie Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisi I DPRK Pidie Dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan.
The Independent Election Commission (KIP) is an institution formed by the state to regulate, supervise and implement the general election process and regional head elections. KIP is responsible for ensuring that elections take place with integrity and neutrality. The purpose of this research is to determine the Juridical Review of the Position of Commission I DPRK Pidie in Running Candidates for the Independent Election Commission. To find out the position of DPRK Pidie Commission I in carrying out its duties regarding Independent Election Commission Candidates. For the obstacles faced by Commission I DPRK Pidie in running Independent Election Commission Candidates. To find out what efforts were made by Commission I DPRK Pidie in running the Independent Election Commission Candidates. The data collection method in this research is through primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research to obtain theoretical concepts or doctrine, opinions or conceptual thoughts related to this research in the form of statutory regulations. invitations, books, scientific papers and other written works that are relevant to this research. The results of the research show that the Juridical Review of the Position of Commission I DPRK Pidie in Running Independent Election Commission Candidates. This research was conducted to explore and understand in depth the Juridical Review of the Position of Commission I DPRK Pidie in Running Candidates for the Independent Election Commission.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Buku-Buku
Abdul Kadir. "Peran dan Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2016.
Abdulrahman. Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
Amirah. "Tugas dan Wewenang Komisi I DPR RI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia". Jurnal Politik, 2019
Aziz. Implementasi Fungsi Pengawasan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Jurnal Konstitusi, 2019.
Effendy. Peran Komisi I DPRD dalam Pemilihan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Jakarta: Penerbit XYZ. 2018
Hidayat. Demokrasi Indonesia: Rekonstruksi dan Refleksi. Kencana. 2018.
Kansil, C. L., & Ridwan, Hukum Pemilu di Indonesia. Pustaka Pelajar. 2017
Komisi I DPRK. "Peraturan Internal dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dalam Menjalankan Calon Komisi Independen Pemilihan." Jakarta: Sekretariat Komisi I DPRK. 2020.
KPU (Komisi Pemilihan Umum). (2022). Sejarah KPU. https://www.kpu.go.id/
Kholik.. Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Pemilu dan Hukum Tata Negara. Kencana Prenada Media Group. 2018.
Kusuma. Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Yuridis. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
Mahfud, M. D. Konstitusi dan Perjuangan Membentuk UU Pemilu. Kompas. 2009.
Mardani. Konflik Horizontal Pemilihan Umum 2014: Studi Kasus DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015.
Mardani. "Integritas dan Independensi Calon Anggota KIP dalam Perspektif Hukum Pemilihan." Jurnal Hukum, 2020.
Nugroho. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Presidensial. Pustaka Yustisia. 2016.
Purwoko. Menuju Pemilu yang Bermartabat: Pemikiran tentang Revisi Undang-Undang Pemilu. Gadjah Mada University Press. 2017.
Pranowo. "Peran Komisi I DPRK dalam Seleksi Calon KIP: Tantangan dan Prospek." Jurnal Hukum dan Keadilan, 2017.
Prasetyo. Peran dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2018
Subekti. Pemilihan Umum dan Kedudukan Komisi Independen Pemilihan: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.
Setiawan, & Suparto. "Analisis Independensi Komisi Independen Pemilihan dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014." Jurnal Hukum & Pembangunan, 2014.
Soepomo. "Demokrasi dan Peran KIP dalam Pemilihan Umum di Indonesia." Jakarta: Penerbit Kencana. 2018.
Susanto. Peran Komisi Independen Pemilihan dalam Pemilu Demokratis. Jurnal Ilmu Hukum, 2020.
Wicaksono. Kedudukan dan Peran Komisi Independen Pemilihan dalam Pemilu di Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara-Negara Asia Tenggara. Jurnal Konstitusi, 2018.
Widodo. "Reformasi KIP dalam Pemilu: Antara Aspirasi Publik dan Realitas Politik." Jurnal Politik, 2019
Tim Penyusun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 2017.
Tim Penyusun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 2011.
Artikel Jurnal
Jane, Smith. (Tahun Publikasi). "Seleksi dan Penetapan Calon Komisi Independen Pemilihan: Tinjauan dari Perspektif Hukum Konstitusional." Jurnal Konstitusi DPRK, Volume 5, Halaman 112-129.
Mustika, Ika. (2017). "Peran dan Fungsi Komisi I DPRK dalam Pemilihan Umum di Indonesia." Jurnal Politik & Government Studies, 3(2), 95-108.
Komisi Independen Pemilihan. (2022). "Laporan Tahunan 2021: Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah." Jakarta: KIP.
Smith, John. (2019). "Peran Komisi Independen Pemilihan dalam Demokrasi Modern." Jurnal Demokrasi dan Pemilihan, Vol. 10, No. 2.
Brown, Sarah. "Hukum Pemilihan dan Politik: Studi Kasus Pemilihan DPRK." Penerbit Universitas XYZ. 2018, hal. 54
Wardani, Ida. "Teknologi dan Pemilihan Umum: Tantangan dan Prospek." Jurnal Teknologi Politik, 2021, hal. 25
Pratama, Adi. (2019). "Pengaruh Kebijakan Keuangan Terhadap Kinerja Komisi Independen Pemilihan." Jurnal Kebijakan Publik, 20(3), 367-382.
Jones, Sarah. (2020). "Analisis Kinerja Komisi I DPRK dalam Mendukung Proses Pemilihan Umum." Jurnal Politik Komparatif, vol. 15, no. 2, hal. 78-94.
Komisi Independen Pemilihan. (2020). Laporan Tahunan tentang Kegiatan dan Kinerja. Jakarta: KIP.
Smith, John. (2019). "Pemilihan Umum dan Demokrasi." Jurnal Ilmiah Politik, 45(2), 87-104.
Soemarno, T. A., & Prabowo, A. (2018). Pengawasan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Kajian Politik, 3(1), 37-56.
Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan DPR terhadap KPU dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah di Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan.
DOI: https://doi.org/10.47647/meusapat.v3i1.2536
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by4.footer##
is licensed under CC BY 4.0