IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR

Dharmawan Salsabil Putra, Rachmat Ramdani, Dadan Kurniansyah

Abstrak


Pelayanan publik berbasis teknologi informasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam layanan administrasi paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-Government melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Karawang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi M-Paspor telah meningkatkan efisiensi pelayanan paspor, meskipun masih terdapat kendala terkait literasi digital masyarakat dan stabilitas sistem aplikasi. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan.

Kata kunci: e-Government, pelayanan publik, M-Paspor, implementasi kebijakan, imigrasi


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Afifa, A., Radjikan, R., & Hartono, S. (2024). Efektivitas pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Jawa Timur. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(3), 153–169. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1316

Antoni, D. A. D., Muhammad, I. H., & Muhamad, A. (2022). E-Government berbasis information technology infrastructure. In E-Government berbasis Anwar, Khoirul dan Asianti, O. (2004). Aplikasi sistem informasi manajemen bagi pemerintah di era otonomi daerah: SIMDA. Pustaka Pelajar.

Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1589–1602.

Darmaputra, K. I., & Prabawati, N. P. A. (2025). Optimalisasi layanan M-Paspor sebagai inovasi e-Government dalam meningkatkan efektivitas pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(2), 147–155. https://doi.org/10.5281/zenodo.15618798

Dari, K. W., & Gea, N. L. (2024). E-Government sebagai sarana layanan publik: Analisis sistem M-Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(3), 1–10. https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP

Heriyanto, H. (2022). Urgensi penerapan e-Government dalam pelayanan publik. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 66–75. https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128

Indrajid, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital (xvi+166). Referensi.

Indrajid, R. E. (2016). Konsep dan strategi electronic government. Yogyakarta: Andi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Ivanna, J., Subhilhar, Humaizi, & Kusmanto, H. (2023). Implementation of e-Government-based public services in Medan City Government. Proceedings, 255–262. https://doi.org/10.5220/0011565300003460

Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2022). Pelayanan publik dalam good governance. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol), 2(1), 43–55.

M-Paspor. (2025). Bikin paspor makin mudah. https://www.mpaspor.com/

Nogi, H., Hessel, dkk. (2008). Kebijakan dan manajemen otonomi daerah. Lukman Offset.

Nugroho, R. (2018). Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik, etika kebijakan politik (Y. Masda, Ed.). PT Elex Media Komputindo.

Nursyahbani, D., & Hakim, A. R. (2025). Analisis kualitas pelayanan publik berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 2(2), 1–12.

Pangkey, I., & Rantung, M. I. R. (2023). Manajemen pelayanan publik. Tahta Media Group.

Paradissa, S. M., & Trimurni, F. (2023). Realisasi electronic government melalui layanan pengaduan Medan Rumah Kita di Kota Medan. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 5(3), 317–327. https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.632

Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik. Alfabeta.

Pratama, A., & Malikhah, I. (2021). Identifikasi strategi keberhasilan layanan e-Government di Kota Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 11(2), 38–45.

Purnama, J. (2020). Analisis peningkatan kualitas pelayanan permohonan paspor melalui APAPO (Antrian Paspor Online) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan [Tesis, Universitas Medan Area]. Universitas Medan Area.

Reviandani, O., Hardjati, S., & Harmawan, B. N. (2023). Governance di era digital: Isu-isu kontemporer. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Rianto, B., dkk. (2012). Polri dan aplikasi e-government dalam pelayanan publik. Putra Media Nusantara.

Sedarmayanti. (2016). Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. PT. Refika Aditama.

Setiawan, W. (2017). E-Government. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

Suharno. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik: Kajian proses dan analisis kebijakan. Ombak.

Wahyuzan, A. P., Purba, D. E., Azzahra, M. R., & Nasirwan. (2023). Implementasi e-Government dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan modern: Kajian literatur di Kota Medan. JAFTA, 5(2), 36–51. https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta

Wibowo, P., & Mastur, A. (2022). Implementasi e-Government dalam pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas melalui kantor imigrasi. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 5(1), 79–86. https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.320




DOI: https://doi.org/10.47647/jsh.v9i1.3909

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN : p - 2615-3688 & e - 2716-0270

Jurnal Sosial Humaniora Sigli indexed by: