TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA GAMPONG UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK COVID 19 DI KABUPATEN PIDIE

Abstract

Pandemi covid-19 melanda Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Pidie berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan pengalihan dana gampong untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong Kepada Masyarakat Terdampak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Gampong di dasarkan Pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Perbub Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan BLT-Dana Gampong di Kabupaten Pidie. Dalam tataran tahapan pelaksanaan tidak menuntup kemungkinan mengenai potensi korupsi dana gampong yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi covid-19 dilihat pada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Pidie, oleh karena itu diperlukan peran Tuha Peut Gampong (TPG) untuk dapat mengawasi pendataan sampai pada penyaluran BLT Dana Gampong serta perlu juga dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik dalam rangka pendataan dan pengawasan pelaksanaan BLT Dana Gampong Di Kabupaten Pidie.

Kata kunci: COVID-19, Penggunaan dan Pengawasan, Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong