KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TINGKAT GAMPONG

Abstract

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang No : 29 tahun 2009 tentang pelayanan public. Pelayanan  masyarakat dan pelayanan administrasi kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik (good performance) dalam pemerintahan. Tujuan pelayanan publik didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi public, Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kualitas pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat di Gampong Cucum Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar? Dan Bagaimana Strategi Pelayanan Adminitrasi yang diberikan Aparatur Gampong dalam membantu masyarakat di Cucum Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar? Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sistem pemerintahan baru terbangun dengan adanya dana Gampong dilihat dari pembangunan Kantor pemerintahan (Gampong), sarana dan prasarana pemerintahan gampong sehingga kualitas pelayanan administrasi pemerintahan gampong semakin menunjukan perubahan yang meningkat Keadaan ini menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan administrasi walapun secara keseluruhan pengoprasian kantor Gampong belum secara aktif terjadi dikantor akan tetapi pelayanan sudah mulai menunjukkan penigkatan prosedur kualitas pelayanan administrasi yang memadai Sedangkan strategi kualitas pelayanan yang terhabat diakibatkan operator Gampong yang belum menguasai sepenuh sistem pemerintahan. Baik dari segi surat menyurat atapun pelayanan administrasi lainnya dengan adanya dana Gampong dari pemerintahan pusat sarana pelayanan menjadi lebih baik, akan tetapi sumber daya manusia yang memahami sistem pemerintahan yang baik dan bersih masih kurang memadai. Hal ini terjadi karena pengaktifan atau pengoperasian kantor Gampong belum terlaksana dengan baik. Adapun yang dapat disarankan adalah demi kelancaran, kecepatan dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan sehingga pelayanan dapat berlangsung dengan baik dan bersih agar dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sudah sangat baik sesuai bidang kerja masing-masing

Kata kunci: Kualitas, Pelayanan, Administrasi, Pemerintahan