LEGALITAS AKTE KELAHIRAN TERHADAP ORANG TUA YANG MENIKAH SIRI (TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut serta akibat hukum terhadap akte kelahiran anak maka tidak dapat dikeluarkan dikarenakan pernikahannya tidak resmi menurut hukum positif indonesia . Sedangkan menurut Hukum Islam nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannyan, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluwarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluawarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar dapat menjadikan pertimbangan terhadap pernikahan siri seperti di wah ini:

Di harapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Pidie Jaya, jangan sekali-kali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini yang disebut perkawinan siri yang tentunya banyak merajalela dikalangan masyarakat saat ini. Mengingat banyaknya pernikah siri di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Pidie Jaya, maka kepada Pemerintah kiranya dapat lebih aktif dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang pernikah sirri dan dampaknya bagi Akte kelahiran anak. Karena dampak dari pernikahan ini sangatlah merugikan khususnya buat anak yang dilahirkan dari pernikahan siri nantinya.

Karena pada realitanya perkawinan siri ini susah untuk di hilangkan pada kebiasaan masyarakat populer saat ini ataupun akan datang, di tambah lagi sudah terbitnya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mengenai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1. Maka diharapkan kepada aparat pemerintah agar dapat membuat aturan yang pasti mengenai perkawinan siri.

Kata Kunci, Legaltas, Akte Kelahiran, Nikah Siri