PENDAMPINGAN MASYARAKAT TERKAIT PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI DI WILAYAH KECAMATAN TANDES PADA MASA NEW-NORMAL

Chatalina Dara Faunia, Muhammad Dedy Yanuar

Abstract


Peralihan situasi menuju trend New-Normal memberikan perubahan terhadap setiap kebijakan dalam menjalankan aktivitas di berbagai aspek kehidupan. Trend New-Normal tentunya juga berpengaruh terhadap kebijakan dalam mengatur perwujudan upaya kegiatan pembangunan wilayah di setiap daerah khususnya di kota-kota Indonesia. Sebagai dasar dalam meningkatkan pembangunan daerah penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat tentunya perlu diupayakan secara maksimal. Pelayanan publik terintegrasi menjadi wujud dari adanya upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah sekaligus menunjang kesejahteraan masyakarat. Pelaksanaan pelayanan publik terintegrasi telah dilakukan di wilayah Kota Surabaya khususnya di setiap wilayah kecamatan Kota Surabaya. Kecamatan Tandes menjadi kawasan sekaligus wilayah yang telah menerapkan pelayanan publik terintegrasi kepada masyarakat sekitar. Perlu diketahui bahwa pelayanan publik terintegrasi tersebut mencakup jenis pelayanan-pelayanan yang dapat membantu menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ekonomi, sosial, kesehatan dan salah satunya mengenai kependudukan tergabung dalam jenis-jenis bidang pelaksanaan pelayanan terintegrasi. Guna menunjang serta mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik terintegrasi di Kecamatan Tandes tersebut adapun metode yang dilakukan sebagai wujud dari pengabdian kepada masyarakat yang dimulai dengan tahap persiapan disusul tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan di bagian akhir kegiatan. Sasaran kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tandes dapat memberikan kesimpulan akhir dari hasil kegiatan pengabdian dan pendampingan masyarakat terkait pelayanan publik terintegrasi.


References


Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sekretarian Negara. Jakarta.

Kota Surabaya. 2022. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kota Surabaya: Surabaya.

Chandrika, A., & Zubair, F. (2019). Strategi Klarifikasi melalui media oleh Communications Division EU-UNDP SUSTAIN dalam Menangani Pemberitaan tentang Pengadilan Lingkungan di Media: Studi Kasus tentang media relations EU-UNDP SUSTAIN dalam Pengadilan Lingkungan di Media.

Hahury, H. D., & Soselisa, F. (2021). Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaan dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. 343-350.

Reza, I. (2020). Strategi Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0. 7-12.

Zulfikar, J. (2019). Pelayanan Publik Atas Administrasi Kependudukan Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Jurnal Abdimas, 294-298.




DOI: https://doi.org/10.47647/alghafur.v2i1.1019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.